Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di jabarkan dalam Perda No 70 Tahun 2016 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

  1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  5. Pelaksanaan administrasi badan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

KEPALA BADAN

TUGAS POKOK :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

SEKRETARIAT

TUGAS POKOK :

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

FUNGSI :

  • Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan ;
  • Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan Kepegawaian Badan ;
  • Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan ;
  • Pengelolaan keuangan Badan;
  • Pengelolaan situs web Badan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

TUGAS POKOK SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

TUGAS POKOK :

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan.

FUNGSI :

  • penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
  • pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
  • pengelolaan penyusunan anggaran Badan;
  • pengelolaan situs web Badan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS POKOK :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan.

FUNGSI :

  • Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
  • Pengelolaan barang/jasa Badan;
  • Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
  • Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN KEUANGAN

TUGAS POKOK :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

FUNGSI :

  • Penatausahaan keuangan Badan ;
  • Penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

TUGAS POKOK :

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah.

FUNGSI :

  • Perencanaan target penerimaan pajak daerah ;
  • Pengoordinasikan penyusunan target pendapatan daerah ;
  • Pengembangan pengelolaan pendapatan daerah; dan
  • Penyusunan rancangan produk hukum di bidang pendapatan daerah;
  • Pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
  • Pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pengelolaan dana transfer;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN DANA TRANSFER

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Perencanaan dan dana transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer.

FUNGSI :

  • Penyusunan target pendapatan Daerah;
  • penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan target target pendapatan Daerah;
  • pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah;
  • Pelayanan dan analisis benda berharga;
  • pengelolaan dana transfer;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah serta mempersiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang pendapatan Daerah.

FUNGSI :

  • penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ;
  • inventarisasi, pengkajian, dan penyiapan penyusunan produk hukum di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis aparatur di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

FUNGSI :

  • Pengendalian pemungutan pendapatan daerah ;
  • Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah ;
  • Penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah ;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PAJAK DAERAH 

TUGAS POKOK :

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

FUNGSI :

  • Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah ;
  • Pendataan dan Pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah ;
  • Pengelolaan penagihan pajak daerah ;
  • Pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah ;
  • pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
  • pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pajak Daerah; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

FUNGSI :

  • Pelayanan Pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah ;
  • Pendataan subjek dan objek pajak daerah ;
  • pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak air tanah;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENETAPAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah.

FUNGSI :

  • Penelitian data dan perhitungan pajak daerah ;
  • Pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah ;
  • Penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah ;
  • pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah ;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan pajak daerah.

FUNGSI :

  • Penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah ;
  • Pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah ;
  • Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
  • pelaksanaan monitoring data ;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TUGAS POKOK :

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

FUNGSI :

  • Penyusunan kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ;
  • Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ; dan
  • pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pelaporan;
  • pelaksanaan koordinasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam melaksanakan pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

FUNGSI :

  • Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan data potensi dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
  • Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
  • Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala bidang PBB P2 dalam melaksanakan pelayanan dan penetapan PBB P2.

FUNGSI :

  • pelaksanaan pelayanan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak;
  • perekaman data penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • penelitian, penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya ;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan ; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang fungsinya.

SUB BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu kepala bidang PBB P2 dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB P2.

FUNGSI :

  • pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan dokumen penagihan lainnya ; dan
  • pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
  • pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
  • pengolahan data setoran, monitoring penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pencetakan salinan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

TUGAS POKOK :

Bidang BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

FUNGSI :

  • Pengelolaan validasi dan keberatan BPHTB ;
  • Pelaksanaan verifikasi surat setoran pajak daerah BPHTB ;
  • pelaksanaan pendataan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENDATAAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu kepala bidang BPHTB dalam melaksanakan pendataan objek BPHTB.

FUNGSI :

  • Pelaksanaan pendataan potensi BPHTB ;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait ;
  • Penyiapan dokumen penagihan sanksi administrasi kepada pejabat pembuat akta tanah / pejabat pembuat akta tanah sementara dan pejabat lainnya ;
  • Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang pendataan ; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG VALIDASI

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Validasi mempunyai tugas membantu kepala bidang BPHTB dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan pemungutan BPHTB.

FUNGSI :

  • Pelaksanaan pemungutan BPHTB ;
  • Pengadministrasian penerimaan BPHTB ;
  • Pelayanan BPHTB ;
  • Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Validasi ; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN KEBERATAN

TUGAS POKOK :

Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan mempunyai tugas membantu kepala bidang BPHTB dalam melaksanakan verifikasi dan pelayanan keberatan BPHTB.

FUNGSI :

  • Penelitian dan Perhitungan BPHTB ;
  • Pelaksanaan verifikasi objek BPHTB ;
  • Penyiapan dokumen kurang bayar BPHTB ;
  • Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan BPHTB;
  • penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.