Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Sosialisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diadakan pada hari Selasa, Tanggal 17 Maret 2015, dengan narasumber Bapak Ade Jaya Munadi, SH (Kepala Bagian Perundang-undangan SETDA Kabupaten Bogor), dengan peserta para Wajib Pajak Hiburan, UPT Pajak Daerah dan Pegawai DISPENDA Kabupaten Bogor dan bertempat di ruang rapat DISPENDA Lantai 1 Kabupaten Bogor. Adapun ringakasan materi yang disosialisasikan sebagai berikut :
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yg terutang oleh orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan sec langsung & digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. Dan dari 10 (sepuluh) pajak Daerah di Kabupaten bogor 3(Tiga) diantaranya yaitu pajak parkir,pajak penerangan jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang jenis pajak ini merupakan komponen Pajak Daerah ( PAD ) Kabupaten Bogor yang memberikan kontribusi cukup baik.
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM dan BATUAN
adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Objek Pajak : kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
Mineral Bukan Logam, terdiri dari :
1. Asbes; 11. Mika
2. Bentonit; 12. Nitrat
3. Clay; 13. Oker
4. Dolomit 14. Pasir Kuarsa
5. Feldspar; 15. Perlit
6. Garam batu; 16. Talk
7. Grafit; 17. Tawas
8. Kalsit; 18. Yarosit
9. Kaolin; 19. Zeolite
10. Magnesit;
Subjek Pajak : orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Wajib Pajak : orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Cara Perhitungan :
Tarif 13% x Dasar Pengenaan ( Nilai Jual Hasil Mineral Bukan logam dan Batuan )
Pengecualian :
v pengambilan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial.
v kegiatan pengambilan mineral bykan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
v pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk keperluan pemerintah atau pemerintah daerah.
