Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

• penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
• perumusan,pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan perencanaan,pengembangan dan pengelolaan sistem
  informasi pendapatan daerah;
• analisis potendi Pajak Daerah;
• penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
• perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
• penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
• analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
• penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;
• pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
• penyusunan perjanjian kerjasama di bidang Pajak Daerah;
• penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan
  dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
• pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  Pendapatan Daerah; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :

• penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan dan Penilaian;
• perumusan, pelaksanaan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
  Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
• pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
• pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak;
• penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
  Bangunan ;
• pemutakhiran data Pajak Daerah;
• intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
• pemeliharaan Data Pajak Daerah;
• pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran wajib pajak;
• penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pendataan dan Penilaian;
• pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi :

• penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
• perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan pajak daerah;
• pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
• penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
• penetapan Wajib Pajak Daerah;
• penetapan Pajak Daerah;
• pengoordinasian pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
• penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pelayanan dan Penetapan;
• pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

• penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
• perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis penagihan, penyelesaian keberatan Pajak Daerah ;
• penagihan Pajak Daerah;
• pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
• penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan;
• pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
• evaluasi administrasi pelayanan Retribusi Daerah;
• pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
• penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
• pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

• penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
• penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah;
• penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya;
• pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
• pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak;
• pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak;
• pelaksanaan penagihan pajak daerah;
• pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
• penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap
  kepada Kepala Badan;
• pelaksanaan verifikasi lapangan;
• pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak;
• pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan
  lapangan;
• pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu;
• menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua);
• pelaksanaan pendataan, penerbitan surat pengantar untuk penerbitan
  SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak, dan pelaksanaan
  rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan
  reklame dalam ruang;
• pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
• pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah
  yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
  bidang tugasnya.