Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

  • TUJUAN

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

“Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang  Bersih, Efektif dan Akuntabel”

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Tata Kelola Pendapatan Daerah: tata cara pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Bersih. Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu pelayanan umum atau pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat, yaitu dengan cara pemberian jasa kepada masyarakat, dalam memenuhi tanggungjawabnya melakukan pembayaran pajak daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak memungut biaya kepada masyarakat dan seluruh pembayaran pajak langsung disetorkan ke kas Daerah.

Efektif: menggambarkan kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mendekatkan serta melakukan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.

 

  • SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

  1. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
  2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
  3. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
  4. Sasaran memenuhi kriteria kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).

Berangkat dari hal-hal tersebut, Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

  1. Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas

Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dengan Indikator sasaran yaitu Kesesuaian  Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.

  1. Tata Kelola Pajak Daerah Yang Efektif

Tata cara pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan Indikator sasaran yaitu Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

 

  • STRATEGI

Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

  1. Strategi Optimalisasi Perencanaan Target Berdasarkan Potensi Pendapatan Daerah;
  2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer;
  3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
  4. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah;
  5. Strategi Optimalisasi Pengelolaan PBB P2;
  6. Strategi Optimalisasi Pengelolaan BPHTB; dan
  7. Strategi OptimalisasiOptimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A.

 

  • KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

Strategi 1 : Optimalisasi Perencanaan Target Berdasarkan Potensi Pendapatan Daerah.

Arah Kebijakan :

  1. Menyiapkan data Potensi Pendapatan Daerah Yang Akurat; dan
  2. Menyusun Rancangan Kebijakan, Asumsi Dan Target Pendapatan Daerah Yang Optimal Berdasarkan Potensi Yang Ada.

Strategi 2 : Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer.

Arah Kebijakan :

  1. Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi Dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer.

Strategi 3 : Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Arah Kebijakan :

  1. Menyusun pedoman dan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah;
  2. Meningkatkan kemampuan Petugas Pemungut Pajak Daerah;
  3. Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya Peningkatan Pendapatan Daerah; dan
  4. Melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi pengelolaan, serta peningkatan Pendapatan Daerah.

Strategi 4 : Optimalisasi Pengelolaan pajak Daerah.

  1. Ekstensifikasi Pajak Daerah;
  2. Meningkatkan Pengelolaan administrasi wajib pajak 8 pajak daerah;
  3. Meningkatkan akurasi Nilai Pajak daerah dari Omset Pajak daerah;
  4. Intensfikasi Pajak Daerah;
  5. Mengoptimalkan pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah;
  6. Akurasi Nota Perhutungan Pajak Daerah;
  7. Optimalisasi Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Keetapan Pajak Daerah; dan
  8. Mengoptimalkan penagihan pajak daerah.

Strategi 5 : Optimalisasi Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Arah Kebijakan :

  1. Akurasi Data PBB P2;
  2. Menetapkan Nilai PBB P2;
  3. Meningkatkan Pelayanan PBB P2;
  4. Mengoptimalkan pendistribusian PBB P2; dan
  5. Mengoptimalkan penagihan PBB P2.

Strategi 6 : Optimalisasi Pengelolaan BPHTB.

Arah Kebijakan :

  1. Menyiapkan Data potensi dan target BPHTB;
  2. Meningkatnya pengelolaan administrasi BPHTB; dan
  3. Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan BPHTB.

Strategi 7 : Strategi OptimalisasiOptimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A.

Arah Kebijakan :

Meningkatkan Efektifitas  Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A.

BAPPENDA