UPT Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
  2. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah;
  3. penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya;
  4. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
  5. pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak;
  6. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak;
  7. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
  8. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
  9. penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan;
  10. pelaksanaan verifikasi lapangan;
  11. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak;
  12. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan lapangan;
  13. pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu;
  14. menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua);
  15. pelaksanaan pendataan,  penerbitan surat pengantar untuk penerbitan SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak,  dan pelaksanaan rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan reklame dalam ruang;
  16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  17. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
  18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A

 

KEPALA UPT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan administrasi umum UPT;
  2. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan, yang terdiri dari:

UPT Pajak Daerah Sukaraja, meliputi :

  1. Kecamatan Sukaraja; dan
  2. Kecamatan Babakan Madang.

UPT Pajak Daerah Gunung Putri, meliputi :

  1. Kecamatan Gunung Putri; dan
  2. Kecamatan Cileungsi.

UPT Pajak Daerah Jonggol,  meliputi:

  1. Kecamatan Jonggol;
  2. Kecamatan Cariu;
  3. Tanjungsari;
  4. Kecamatan Sukamakmur; dan
  5. Kecamatan Klapanunggal.

UPT Pajak Daerah Parung,  meliputi :

  1. Kecamatan Parung;
  2. Kecamatan Kemang;
  3. Kecamatan Gunung Sindur;
  4. Kecamatan Rumpin;
  5. Kecamatan Ciseeng; dan
  6. Kecamatan Rancabungur.

UPT Pajak Daerah Ciawi, meliputi :

  1. Kecamatan Ciawi;
  2. Kecamatan Cisarua; dan
  3. Kecamatan Megamendung.

UPT Pajak Daerah Caringin, meliputi :

  1. Kecamatan Caringin;
  2. Kecamatan Cigombong;
  3. Kecamatan Cijeruk.

UPT Pajak Daerah Citeureup, meliputi :

  1. Kecamatan Cibinong;
  2. Kecamatan Citeureup;
  3. Kecamatan Tajurhalang; dan
  4. Kecamatan Bojonggede.

UPT Pajak Daerah Ciomas, meliputi :

  1. Kecamatan Ciomas;
  2. Kecamatan Dramaga;
  3. Kecamatan Taman Sari; dan
  4. Kecamatan Ciampea.

UPT Pajak Daerah Cigudeg, meliputi :

  1. Kecamatan Cigudeg;
  2. Kecamatan Sukajaya;
  3. Kecamatan Jasinga;
  4. Kecamatan Tenjo; dan
  5. Kecamatan Parung Panjang.

UPT Pajak Daerah Leuwiliang, meliputi :

  1. Kecamatan Leuwiliang;
  2. Kecamatan Leuwisadeng;
  3. Kecamatan Nanggung;
  4. Kecamatan Cibungbulang;
  5. Kecamatan Pamijahan; dan Kecamatan Tenjolaya.

BAPPENDA